Geger! Panggung Perempuan di TIM Bukan Pamer Ketiak, Tapi Pamer Daftar Tuntutan

DUNIAEOJAKARTA.COM – Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM, 8/3) biasanya hanya ramai oleh geliat seniman ibu kota. Namun, pada Hari Perempuan Sedunia tahun ini, tempat itu berubah jadi episentrum pergerakan. Lebih dari 50 organisasi feminis berkumpul, bukan untuk sekadar merayakan, tetapi merancang perlawanan dengan cara yang tak lazim: lewat tari, musik, dan stand up comedy.

Bukan Sekadar Panggung
Saat Sakdiyah Ma’ruf naik ke panggung, penonton yang memenuhi Teater Besar TIM langsung bersorak. Komika perempuan yang kerap menyelipkan narasi kritis dalam materi komedinya itu tahu persis bagaimana membuat orang tertawa sekaligus berpikir. “Jadi perempuan itu kadang seperti kembang api,” katanya, “indah, tapi kalau meledak dianggap berbahaya.” Tawa riuh sekaligus tepuk tangan pecah.

Namun, Sakdiyah bukan sekadar pembuka acara. Ia adalah pertanda bahwa peringatan Hari Perempuan tahun ini—yang mengusung tema “Perempuan Bersatu: Melawan Penindasan atas Tubuh Perempuan”—memilih format yang berbeda dari biasanya. Bukan seminar kaku dengan pidato panjang, melainkan panggung perempuan: perpaduan antara hiburan, refleksi, dan deklarasi politik.

Aliansi Perempuan Indonesia, kolektif yang menggabungkan lebih dari 50 organisasi feminis, sengaja merancang format ini sejak enam bulan sebelumnya. “Kami ingin menunjukkan bahwa gerakan perempuan bisa dikemas dengan kreatif,” ujar Mutiara Ika, salah satu narahubung acara, saat ditemui di sela acara. “Seni itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah medium penyampaian pesan yang lebih membekas.”

Tari Kembang-Kembang Kemayoran yang dibawakan Rombongan Belajar Karang Taruna Kecamatan Tambora membuka acara pukul 11.00 WIB. Diikuti oleh penampilan Ghandiee, penyanyi asal Surabaya yang lagu-lagunya merefleksikan pengalaman sebagai perempuan. Di sela-sela penampilan, pengunjung bisa berkeliling melihat instalasi seni atau mengunjungi lapak (booth) organisasi feminis yang menyediakan informasi tentang hak-hak perempuan.

Diskusi yang Dibagi Tiga Babak
Namun, yang membuat acara ini berbeda dari festival biasa adalah struktur diskusinya. Alih-alih mengundang akademisi atau politisi sebagai pembicara utama, panitia justru memberi panggung kepada perempuan-perempuan akar rumput. Diskusi dibagi menjadi tiga babak, masing-masing diisi oleh pemantik dari kalangan yang kerap tak terdengar suaranya.

Di Babak Satu, Ika Ayu dari Samsara—organisasi yang fokus pada isu kesehatan reproduksi—mengungkap data yang menggetarkan: “Semakin perempuan jauh dari akses kesehatan reproduksi, semakin dekat pula perempuan dengan kematian, daripada kesejahteraan hidup.” Ia bicara tentang bagaimana otonomi tubuh perempuan masih dinomorduakan oleh negara.

Lalu ada Echa Waode dari Arus Pelangi yang mewakili transpuan. “Kami bukanlah kriminal,” katanya dengan suara bergetar. “Apakah menjadi diri kami sendiri adalah kejahatan?” Ruangan hening. Beberapa penonton mengusap mata.

Babak Satu juga mengupas soal femisida—pembunuhan berbasis gender—kondisi perempuan pekerja rumah tangga (PRT) yang dihadapkan pada jam kerja berlebih, hingga nasib perempuan adat yang tanahnya direbut atas nama pembangunan. Perempuan pekerja seks, kelompok yang kerap dimarginalkan, juga mendapat tempat. Tubuh mereka, seperti disebut dalam diskusi, dialienasi dan didemonisasi bahkan saat mereka menjadi korban kekerasan.

“Ini bukan sekadar diskusi,” kata Mutya Gustina, narahubung lainnya. “Ini adalah pengakuan bahwa pengalaman mereka adalah fakta, bukan sekadar cerita.”

Nyanyian dari Masa Kelam
Di sela babak, penampil lain menghibur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Dialita, grup paduan suara yang beranggotakan para lansia. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh tahanan politik 1965. Suara mereka mungkin tak semerdu penyanyi profesional, tapi setiap nada terasa berat, membawa sejarah yang selama ini dikubur.

Penampilan Dialita jadi pengingat bahwa kekerasan negara terhadap perempuan bukan isu baru. Ia berakar panjang, dan salah satu tuntutan yang dibacakan di akhir acara justru meminta pengakuan atas sejarah kelam itu: peristiwa 1965, tragedi Mei 1998, kasus Marsinah, dan Ita Martadinata.

Kaimata, grup musik yang kerap menyuarakan hak perempuan, turut memeriahkan. Mereka jadi contoh bagaimana musisi bisa mengambil peran dalam gerakan sosial—bukan sekadar jadi hiburan, tapi jadi penguat pesan.

Resiliensi dan Kerja Kolektif
Babak Dua mengambil tema yang lebih optimistis: resiliensi. Perempuan-perempuan yang selama ini berjuang di ruang terbatas, dengan cara mereka sendiri, naik panggung bercerita. Mereka bicara tentang solidaritas yang terbentuk dalam berbagai ruang: di pasar, di pabrik, di rumah, bahkan di ruang digital. Kerja kolektif, seperti ditegaskan dalam babak ini, adalah kekuatan yang selama ini mampu menentang status quo.

“Ini pengakuan bahwa perempuan tak pernah benar-benar diam,” ujar Ija Syahruni, narahubung ketiga. “Mereka selalu bergerak, meski kadang tak terdengar.”

Deklarasi di Ujung Acara
Babak Tiga jadi puncak. Di sinilah Aliansi Perempuan Indonesia membacakan deklarasi. Bukan sekadar seremonial, tapi daftar tuntutan yang tegas. Empat poin utama disuarakan:

Tubuh dan Hidup Perempuan Bukan Milik Negara – Menolak kontrol negara atas tubuh, seksualitas, dan hak reproduksi. Menuntut kerja layak, pengakuan hak kesehatan reproduksi, dan penghentian kriminalisasi terhadap perempuan serta kelompok ragam gender.

Mengakui Kekerasan Negara terhadap Tubuh Perempuan sebagai Kejahatan Kemanusiaan – Menuntut pengakuan atas sejarah kekerasan negara, termasuk peristiwa 1965, tragedi Mei 1998, kasus Marsinah, dan Ita Martadinata. Juga mendesak pembentukan Femicide Watch serta mengakhiri pengurungan perempuan disabilitas psikososial.

Melawan Politik dan Ekonomi Negara yang Mengabdi pada Kekuasaan Pemimpin Dunia Pro Perang – Menolak kebijakan ekonomi yang memperburuk eksploitasi perempuan. “Perdamaian dunia adalah syarat mutlak bagi pembebasan tubuh perempuan dari kekerasan,” demikian bunyi salah satu poin.

Kami Mau Perubahan Sistem – Menuntut pengusutan pelanggaran HAM, pengesahan RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat, penghentian Proyek Strategis Nasional yang merusak tanah dan hutan, serta pembangunan sistem dukungan berbasis komunitas.

Bu Pera Sopariyanti, Direktur Perkumpulan Swara Rahima, membawakan tausiyah gerakan di akhir acara. Ia mengingatkan bahwa peringatan Hari Perempuan bukan hanya selebrasi, tapi juga penanda, refleksi, dan rekonstruksi kekuatan.

Kreativitas Solidaritas: Sebuah Inovasi Kepedulian
Dari kacamata industri event organizer, peringatan IWD 2026 di TIM menawarkan pelajaran penting. Bahwa acara bertema serius sekalipun bisa dikemas secara kreatif, tanpa kehilangan esensi. Perpaduan antara seni pertunjukan, diskusi berbasis pengalaman langsung, dan ruang interaksi seperti booth organisasi menciptakan ekosistem yang hidup. Pengunjung tak hanya datang, duduk, dan pulang. Mereka diajak merasakan, merenung, lalu bertindak.

Keunikan lainnya: penggunaan istilah “babak” untuk sesi diskusi, seperti dalam pertunjukan teater. Ini tak hanya memperkuat tema panggung, tapi juga memberi ritme yang pas—dari pengungkapan masalah, pengakuan atas resiliensi, hingga aksi kolektif di akhir.

Tak kalah penting, keberanian memberi ruang pada kelompok yang biasanya hanya jadi objek diskusi: perempuan disabilitas, transpuan, perempuan adat, pekerja seks. Mereka tak hanya disebut, tapi diberi mikrofon.

Kunci Sukses: Kerja Kolektif dan Keberpihakan pada Akar Rumput
Apa kunci sukses acara ini? Jawabannya terletak pada konsolidasi. Lebih dari 50 organisasi bergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia. Mereka tak bekerja sendiri-sendiri, tapi merancang bersama, saling mengisi. Pendekatan interseksionalitas—memahami bahwa penindasan bisa berbentuk berlapis-lapis berdasarkan gender, kelas, disabilitas, identitas seksual—menjadi fondasi.

Data yang dihadirkan bukan sekadar angka, tapi cerita. Bukan dari lembaga survei, tapi dari pengalaman langsung. Ini yang membuat setiap tuntutan terasa hidup dan mendesak.

Di akhir acara, tak ada gemerlap pesta. Yang ada adalah deklarasi yang dibacakan bersama, lalu perlahan pengunjung meninggalkan teater dengan membawa selebaran dan pikiran baru.

Hari mulai gelap saat acara usai. Teater Besar TIM kembali sunyi. Namun, apa yang terjadi di dalamnya hari itu—tawa Sakdiyah, getar suara Echa Waode, nyanyian Dialita, dan derap tuntutan yang dibacakan—akan terus bergema. Bukan hanya di benak mereka yang hadir, tapi dalam catatan sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Peringatan Hari Perempuan Sedunia 2026 di TIM membuktikan: solidaritas bisa dikemas dalam instalasi seni, perlawanan bisa lahir dari panggung, dan perubahan selalu dimulai dari keberanian bersuara. |WAW-DEOJ