Heboh Diguyur Rp113 Miliar dari BGN, Industri EO Bakal Kena Getah Lagi?

DUNIAEOJAKARTA.COM – Badan Gizi Nasional baru berusia setahun lebih. Sebuah bayi dalam birokrasi. Dadan Hindayana, sang kepala, sadar betul bahwa tim internalnya belum bisa berlari. Apalagi mengadakan acara berskala nasional yang melibatkan ribuan penjamah makanan, sosialisasi program nutrisi, dan kampanye publik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Maka pilihan itu pun jatuh. BGN mengalokasikan Rp113,9 miliar untuk menyewa jasa event organizer sepanjang 2025. Angka yang kemudian bergetar di jagat maya. Membawa gema dari isu sebelumnya, saat seorang aktivis mantan pejabat melontarkan diksi “EO sarang korupsi” yang melukai industri ini. Kini pertanyaan serupa muncul lagi. Apakah dunia EO kembali akan dihantam badai prasangka?

Bukan untuk Seremoni, Tapi untuk Bimtek dan Kampanye Massal

Saya telusuri dokumen pengadaan. Angka Rp113.916.541.381 itu terbagi dalam 31 paket penyewaan. Bukan hanya untuk panggung megah dan lampu gemerlap. BGN membutuhkan EO untuk mengelola bimbingan teknis para penjamah makanan. Juga sosialisasi program yang harus sampai ke daerah. Bahkan kampanye publik yang strategis.

Menurut data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mayoritas kontrak diberikan untuk kegiatan di kantor pusat. Tapi ada juga yang spesifik. Perusahaan Maria Utara Jaya mendapatkan porsi terbesar, Rp18,47 miliar, untuk mengurusi bimbingan teknis manajemen risiko di wilayah kantor pelayanan pemenuhan gizi daerah. Bukan sekadar seremonial. Ini urusan memastikan makanan bergizi gratis aman dikonsumsi anak-anak bangsa.

BGN juga pernah menggelar acara berbeda. Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025, lembaga ini mengadakan “Fun Run Hakordia BGN” dengan nilai kontrak EO Rp1,339 miliar. Kredo Aum dipercaya sebagai pelaksana. Ada pesan simbolis di balik lari pagi itu, sebuah ironi yang mungkin tidak disadari banyak orang: antikorupsi, sementara lembaga ini sedang disorot soal transparansi.

Kunci Sukses: EO sebagai Jembatan, Bukan Tujuan Akhir

Dadan Hindayana berbicara dengan nada datar dalam siaran persnya. Saya kutip langsung pernyataannya pada Ahad, 12 April 2026. “Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu.”

Ia mengakui bahwa BGN belum memiliki sumber daya internal yang siap menangani acara berskala besar. “EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.”

Kunci sukses dari strategi ini bukanlah pada besaran anggaran. Melainkan pada pengakuan bahwa negara tidak bisa instan. Membangun tim internal butuh waktu. Butuh rekrutmen. Butuh pelatihan. Sementara program makan bergizi gratis harus segera berjalan. Maka EO hadir sebagai solusi jembatan. Agar program tetap tereksekusi tanpa mengorbankan kualitas.

Siapa Saja yang Ditunjuk

Dari data realisasi pengadaan yang dipublikasikan LKPP, saya menemukan pola menarik. Dua perusahaan paling sering ditunjuk. Anugrah Duta Promosindo dan Renjana Media Indonesia. Masing-masing mendapat empat paket kontrak. Total nilai untuk Anugrah Duta Promosindo mencapai Rp17,425 miliar. Sedangkan Renjana Media Indonesia mengantongi Rp7,807 miliar.

Ini menunjukkan bahwa BGN cenderung bekerja sama dengan EO yang sudah dikenal dan dipercaya. Bukan asal tunjuk. Bukan pula prosedur darurat yang terkesan asal-asalan.

Efisiensi atau Pemborosan

Pertanyaan yang menggelitik publik. Mana yang lebih efisien, menyewa EO atau membangun tim sendiri? Dadan menjawabnya dengan logika sederhana. Proses pembentukan kapasitas internal justru memakan biaya lebih besar dan waktu yang tidak dimiliki. “Sementara itu kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan,” tegasnya.

Yang menarik, BGN justru mengklaim bahwa penggunaan EO memudahkan proses audit. Seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis. “Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” ujar Dadan.

Sebuah argumen yang membalik logika umum. Selama ini publik mengira melibatkan pihak ketiga justru memperumit pengawasan. Tapi BGN melihat sebaliknya. Dengan kontrak yang jelas, faktur yang tercatat, dan pelaporan yang terpusat, pengawas bisa masuk dan memeriksa dengan mudah.

Mengapa Ini Penting untuk Industri EO

Dunia event organizer sedang berada di persimpangan. Setelah isu “EO sarang korupsi” yang menempel buruk, industri ini butuh pembelaan yang berbasis data. BGN membuka pintu lebar. Mereka tidak sedang bersembunyi di balik kerumitan birokrasi. Sebaliknya, mereka menjelaskan dengan rinci. Bahkan mempublikasikan data kontrak.

Ini adalah angin segar. Setidaknya ada satu lembaga negara yang berani terang-terangan mengatakan bahwa mereka membutuhkan EO karena memang tidak bisa melakukannya sendiri. Dan mereka membayar sesuai prosedur.

Apakah ini akan menghentikan kecurigaan publik. Mungkin tidak. Angka Rp113,9 miliar tetaplah besar. Tapi setidaknya ada kejelasan. Ada alasan yang masuk akal. Dan ada data yang bisa diperiksa siapa pun.

Yang Perusahaannya Paling Besar Dapat Sorotan

Maria Utara Jaya menjadi nama yang paling banyak disebut karena nilainya yang mencolok. Rp18,47 miliar untuk satu paket bimbingan teknis manajemen risiko. Publik berhak bertanya, seberapa besar kegiatan itu. Apakah sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. BGN tentu harus membuka lebih detail lagi tentang apa saja yang termasuk dalam kontrak tersebut. Transparansi tidak cukup hanya sampai nama perusahaan dan nilai. Masyarakat ingin tahu rincian teknisnya.

Namun dari sisi prosedur, BGN mengklaim semuanya sah. Diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal. Seluruh pengeluaran dilakukan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kisah yang Belum Selesai

Feature ini tidak bisa menutup dengan kesimpulan bulat karena ceritanya memang belum rampung. Publik masih akan mengawasi. Inspektorat masih bisa masuk kapan saja. Dan industri EO masih harus membuktikan bahwa mereka layak dipercaya mengelola uang negara sebesar itu.

Yang jelas, BGN telah memilih untuk tidak berjalan sendiri. Mereka merekrut tangan-tangan profesional dari luar. Dan membayarnya dengan harga yang menurut mereka rasional. Apakah keputusan ini tepat. Waktu yang akan menjawab. Tapi setidaknya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa BGN bertindak tanpa alasan.

Mereka hanya sedang membangun jembatan. Karena menyeberangi sungai besar sendirian, tanpa perahu dan tanpa panduan, akan membuat program ini tenggelam sebelum sempat berenang. |WAW-DEOJ