Jadikan Pelatihan Bukan Sekadar Ruang Rapat, tapi Panglima Perubahan

DUNIAEOJAKARTA – BANDA ACEH, Ruang pelatihan di sebuah hotel di Banda Aceh itu tidak seperti biasanya. Bukan karena dekorasi mewah atau teknologi canggih. Suasananya berbeda. Ada 22 orang duduk dengan posisi melingkar, bukan berbanjar seperti kelas pada umumnya. Mereka berasal dari tiga dunia yang sering berjalan sendiri-sendiri akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan pemerintah daerah. Inilah inovasi paling sederhana namun paling revolusioner dari Training of Trainers (ToT) Advokasi Kebijakan Gender dan Perubahan Iklim yang digelar 9-11 April 2026.

Event organizer di balik pelatihan ini, Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala bersama UN Women Indonesia, sengaja merancang format yang melawan kebiasaan. Sebuah keberanian. Sebab di Aceh, selama ini aktor-aktor advokasi bergerak sendiri-sendiri, minim koordinasi, apalagi kolaborasi lintas sektor. Survei Baseline Gender Data Perubahan Iklim dan Transisi Energi ACCI tahun 2025 membuktikan hal itu. Perempuan di Aceh menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sumber daya, layanan, dan ruang partisipasi. Ironisnya, mereka adalah garda depan resiliensi komunitas.

Apa yang membuat acara ini spesial di mata para event organizer? Bukan sekadar materi. Bukan pula karena menghadirkan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Tapi pada keberanian mengubah paradigma. Pelatihan ini tidak mengajarkan peserta untuk menjadi peserta pasif. Mereka dilatih menjadi pelatih. Trainer of trainers. Sebuah konsep berantai yang dirancang untuk menggandakan dampak. Bayangkan 22 orang yang hadir, masing-masing akan melatih puluhan orang lain di komunitasnya. Ini bukan pelatihan biasa. Ini pabrik agen perubahan.

Kehebohan lain terletak pada pengakuan jujur bahwa perubahan iklim bukan sekadar fenomena alam. Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala, melontarkan fakta yang membekas. “Perubahan iklim juga merupakan fenomena sosial,” katanya. Ia mengingatkan bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara November lalu. Kelompok paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Bukan kebetulan. Ini pola.

Keunikan acara ini terletak pada pendekatan berbasis data. Para peserta tidak hanya mendengar cerita inspiratif. Mereka dibekali data dari survei baseline ACCI 2025. Mereka belajar memanfaatkan data untuk advokasi kebijakan. Mereka diajak mengintervensi proses perencanaan daerah dengan bukti, bukan sekadar emosi. Inilah yang membedakan ToT ini dari sekadar diskusi biasa. Ini adalah sekolah advokasi modern.

Kunci sukses acara ini? Kolaborasi. Tiga pihak memegang peran kunci. ACCI USK sebagai penggagas lokal yang paham medan. UN Women Indonesia sebagai fasilitator yang membawa perspektif global dan pendanaan dari empat negara Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss. Serta pemerintah Kota Banda Aceh yang hadir bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai pembuka jalan. Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan, “Pengambilan keputusan harus berbasis data, dengan mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap kelompok berbeda, seperti perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas.”

Yang menarik, acara ini tidak berhenti pada pelatihan tiga hari. Ia adalah bagian dari program EmPower II Women for Climate Societies yang lebih besar. Program ini fokus pada tiga hal penguatan aksi iklim responsif gender, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan pengembangan mata pencaharian tangguh iklim. ToT ini hanyalah awal. Yang diharapkan viral bukan kemeriahan acara, tapi efek berantainya. Ketika 22 orang kembali ke daerah masing-masing, mereka membawa misi mengubah kebijakan.

Suraiya Kamaruzzaman, Kepala ACCI Universitas Syiah Kuala, menyampaikan pesan yang mungkin akan dikenang lama. “Perempuan bukan hanya kelompok terdampak perubahan iklim, tetapi aktor utama dalam menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan. Kebijakan yang mengabaikan mereka berarti mengabaikan solusi.” Sebuah kalimat yang merangkum semuanya. Bahwa pelatihan ini pada akhirnya bukan tentang 22 peserta, bukan tentang sertifikat, bukan tentang foto bersama pejabat. Tapi tentang mengakui bahwa di tengah krisis iklim, separuh populasi tidak bisa lagi diabaikan. Mereka bukan korban. Mereka adalah jawaban.

Iriantoni Almuna dari UN Women Indonesia menambahkan bahwa Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang sudah ada di tingkat nasional kini diharapkan menjadi instrumen advokasi kuat di tingkat daerah, termasuk Banda Aceh. Sebuah target yang realistis, karena para pelatih yang baru saja ditempa kini memiliki bekal untuk menuntut perubahan kebijakan dari dalam sistem.

Bagi para event organizer, pelatihan ini membuktikan satu hal. Acara yang sukses tidak selalu gemerlap. Kadang, kesuksesan diukur dari seberapa banyak kebisuan yang berhasil diubah menjadi suara. Dan di ruang pelatihan itu, untuk pertama kalinya, para perempuan Aceh tidak hanya didengar. Mereka dilatih untuk memimpin. |WAW-DEOJ