Said Didu Tuduh EO Sarang Korupsi Sampai Rp50 Triliun?
“Dulu pegang kuasa Rp271 triliun korupsi SDA bungkam. Sekarang jadi rakyat jelata tiba-tiba jago ngitung Rp50 triliun EO. Kalkulatornya baru beli, Pak?”
Dituduh Sarang Korupsi Rp50 Triliun, Ketua Asosiasi Tantang Said Didu Debat Publik: “Bawa Data, Jangan Cuma Omongan!”
DUNIAEOJAKARTA.COM – Rp50 triliun. Angka sebesar itu meluncur dari mulut Said Didu dalam diskusi di iNews TV, 31 Maret 2026. Mantan sekretaris Kementerian BUMN itu menyebut anggaran event organizer di lingkungan pemerintah mencapai angka fantastis tersebut. Lebih dari itu, ia menuding EO sebagai “tempat korupsi paling aman”.
Masalahnya adalah dari mana angka itu berasal? Bukan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi. Juga bukan dari data Indonesia Corruption Watch yang justru mencatat nol kasus korupsi di sektor event organizer sepanjang 2024.
Lalu dari mana? Publik tak pernah diberi tahu.
“Bukan Kritik, Ini Fitnah” teriak Andrmana Putra, Ketua Umum Backstagers Indonesia yang tak bisa lagi diam. Dalam pernyataan yang direkam dan menyebar luas, ia menyebut tuduhan itu bukan lagi kritik, melainkan fitnah.
“Saya tidak anti kritik. Mengkritik pemerintah adalah hak demokratis. Tapi kalau kritiknya mencatut nama sejuta orang tanpa data, apalagi, itu bukan kritik, itu fitnah,” ujarnya dengan nada datar namun menusuk.
Ia lalu menyodorkan data yang katanya bisa diaudit. Industri event menyumbang Rp128 triliun langsung ke pendapatan domestik bruto. Multiplier effect-nya 2,36 kali lipat. Artinya, setiap rupiah yang masuk ke industri ini kembali ke masyarakat lebih dari dua kali lipat. Melalui katering. Vendor tenda. Seniman panggung. Pengrajin souvenir. Dan jutaan pekerja lepas yang tak punya nama di papan sponsor.
“Dulu Waktu Bapak Berwenang, Kenapa Tak Dibereskan?” Justru pertanyaan paling pedas balik dilontarkan Andrmana kepada Said Didu. Bukan soal angka. Tapi soal jejak kekuasaan.
“Dulu waktu Bapak masih berwenang, kenapa Bapak tidak bereskan?” tanyanya, merujuk pada posisi Said sebagai sekretaris Kementerian BUMN dan komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah.
Ia mengutip pasal 421 KUAP lama tentang pejabat yang membiarkan praktik korupsi. Juga Undang-Undang Tipikor yang menuntut pejabat aktif membongkar korupsi, bukan membiarkannya.
“Jadi dari kacamata publik, pilihannya cuma dua, Pak. Dulu Bapak tidak tahu apa-apa atau Bapak justru memilih diam?” katanya.
Ironi di Negeri yang Buta Nilai Kreatif
Tuduhan terhadap EO, kata Andrmana, tak berdiri sendiri. Dua hari sebelum pernyataannya, seorang videografer bernama Amsal Sitepu dituntut penjara. Alasannya? Auditor menilai konsep kreatif, editing, dan dubbing bernilai nol.
“Ini bukan pertama kalinya kita menyaksikan pejabat atau tokoh publik gagal menilai ekonomi kreatif,” ujar Andrmana. “Ketika auditor menganggap ide kreatif adalah nol, dan tokoh publik menyebut EO tempat korupsi paling aman, itu sama saja sesat pikir.”
Ia menambahkan, data ICW 2024 justru menunjukkan sektor dengan kasus korupsi tertinggi adalah desa, utilitas, kesehatan, dan pendidikan. Nama EO tak ada dalam daftar. Sementara sektor sumber daya alam mencatat kerugian negara Rp271 triliun. Sektor yang, kata Andrmana, dekat dengan lingkungan kekuasaan Said Didu.
“Jangan-Jangan Ini Strategi Cari Jabatan”
Tak berhenti di sana. Andrmana melontarkan pertanyaan yang menyentuh motif di balik kritik. “Pola kritik Bapak di Twitter itu sangat terbaca. Begitu tidak menjabat, Bapak mendadak menjadi pahlawan yang sangat vokal,” katanya. “Banyak yang menduga kritik kelas Bapak ini hanyalah strategi. Jangan-jangan ini cara Bapak mengetuk pintu kekuasaan agar kembali diangkat menjadi komisaris. Atau Bapak sedang merindukan fasilitas dari negara sehingga harus mengorbankan nama baik industri kami demi perhatian.”
Ia bahkan menyeret nama jurnalis Aiman Wicaksono. “Membiarkan klaim tanpa verifikasi yang tersiar ke jutaan pemirsa adalah bentuk kegagalan tanggung jawab jurnalistik.”
Tantangan Debat: Bawa Data, Bukan Asumsi
Puncaknya, Andrmana menantang Said Didu untuk debat terbuka di forum Rakyat Bersuara yang diinisiasi iNews.
“Pak Said Didu, Anda bawa data yang mengatakan Rp50 triliun. Saya akan membawa data dari Bappenas, data dari ekonomi, dan studi kasus event yang sangat relevan. Kita buktikan di depan publik siapa yang benar-benar bicara kepada rakyat menggunakan data, dan siapa yang bicara tanpa angka, atau siapa yang bicara untuk mencari jabatan.”
Hingga berita ini diturunkan, Said Didu belum memberikan respons atas tantangan tersebut. Angka Rp50 triliun pun masih menggantung tanpa rujukan audit yang bisa diverifikasi publik.
Mereka yang Tak Terlihat
Di balik perang data dan retorika, ada jutaan pekerja yang tak pernah muncul di layar kaca. Para teknisi yang merangkai panggung tengah malam. Kru katering yang menyiapkan ribuan porsi. Freelancer yang berpindah dari satu acara ke acara lain untuk menyambung hidup.
Merekalah yang kini merasa nama baiknya dicemarkan oleh tuduhan tanpa dasar.
“Kami bukan EO abal-abal,” tegas Andrmana. “Kami bersertifikat. Kami membayar pajak. Kami mewakili ratusan ribu pekerja event bersertifikat dan jutaan freelancer yang turut membangun negeri ini dari balik layar. Kami tidak akan tinggal diam ketika nama baik industri kami dicemarkan.”
Pertanyaan besar kini berpindah tangan. Bukan lagi soal apakah ada korupsi di sektor EO. Tapi seberapa jauh sebuah tuduhan bisa melesat tanpa perlu membawa bukti. Dan seberapa lama publik akan membiarkan angka Rp50 triliun melayang-layang tanpa pernah ditagih asal-usulnya.
Andrmana Putra menantang Said Didu debat terbuka. Publik menunggu. Apakah angka Rp50 triliun akan terbukti, atau hanya jadi gimik politik di tengah kegaduhan. |WAW-DEOJ
