Orkestra Buruh di Sebuah Hotel Jakarta: Sembilan Naskah, Satu Suara

Panggung Tanpa Juru Kunci: Sembilan Serikat Pekerja dan Drama Kesepakatan Bersejarah di Sebuah Hotel Jakarta

DUNIAEOJAKARTA.COM – Di sebuah ruangan di Jakarta, Kamis siang itu, dua puluh enam Februari, tidak ada konfeti, tidak ada orasi berapi-api yang mengguncang gedung. Yang ada hanya sembilan orang duduk berjajar di belakang meja panjang, di hadapan mereka sebuah dokumen berlapis kertas yang akan mengubah nasib jutaan orang. Mereka adalah para pimpinan konfederasi serikat pekerja, dari KSPSI-ATUC hingga KASBI, sembilan entitas yang selama ini acap berlomba suara, kini berbicara dalam nada yang sama.

Tidak mudah menyatukan sembilan kepala dengan kepentingan konstituennya masing-masing. Namun di sinilah letak keistimewaan acara itu: tidak hanya soal isi deklarasi, tetapi juga soal bagaimana mereka sampai di titik itu. Di balik layar, prosesnya lebih mirip lokakarya intens ketimbang seremonial biasa. Sejak pagi, ruang diskusi di hotel itu dipenuhi debat alot mengenai angka kepesertaan yang hanya 31 persen, mengenai pekerja platform yang tidak terdaftar, dan tentang cuti melahirkan yang masih jadi mimpi bagi pekerja lepas.

Panggungnya sederhana. Tidak ada pita yang dipotong, tidak ada tombol yang ditekan. Bahkan tidak ada layar LED raksasa. Yang ada adalah enam mikrofon, sebuah spanduk merah dengan logo ILO dan sembilan lambang konfederasi, serta tatapan serius dari para ketua yang tahu betul bahwa tekanan publik sedang mengintai mereka.

Namun di sinilah letak kehebohan yang tak biasa: untuk pertama kalinya, sembilan konfederasi yang mewakili spektrum buruh dari sektor formal hingga pekerja rumit seperti pekerja migran dan awak kapal, sepakat menandatangani dokumen yang sama. Bagi dunia event organizer, momen ini adalah contoh sempurna bagaimana “pertunjukan” yang minim atraksi justru bisa menciptakan dampak maksimal. Tidak perlu confetti cannon, yang diperlukan adalah kredibilitas para aktor di atas panggung.

Keunikan lainnya: prosesi penandatanganan itu tidak berlangsung searah. Seusai meneken dokumen, para pemimpin serikat itu bergantian berbicara, bukan membaca pidato yang sudah disiapkan, tetapi menyampaikan penegasan dengan gaya masing-masing. Elly R. Silaban, Presiden KSBSI, bahkan mengingatkan para hadirin bahwa acara ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja panjang mengawal revisi undang-undang di parlemen. “Komitmen ini menjadi rekomendasi,” ujarnya, seolah mengirim pesan kepada event organizer bahwa acara ini dirancang untuk menjadi tonggak, bukan seremoni.

Sorotan kamera tidak hanya tertuju pada podium. Di sisi ruangan, hadir Nunung Nuryartono dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ia tidak hanya menjadi penonton kehormatan. Dalam sambutannya, ia membocorkan informasi yang selama ini ditunggu pekerja informal: mulai 2030, jaminan pensiun akan menyentuh juga pekerja transportasi dan platform digital. Ini adalah fakta yang tidak banyak diketahui publik, dan diumumkan tepat di atas panggung yang sama.

ILO yang mendukung acara ini pun tak sekadar menjadi sponsor diam. Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, berdiri di sudut ruangan, tersenyum tipis. Dalam siaran pers yang kemudian diedarkan, ia menyebut ini langkah bersejarah. Tapi bagi yang hadir, kehadiran ILO adalah garansi bahwa dokumen ini tidak akan menjadi macan kertas. Ada janji dukungan teknis, pendampingan legislasi, hingga desakan ratifikasi konvensi ILO Nomor 102.

Satu peristiwa penting yang juga mencolok: dokumen itu tidak hanya berbicara soal angka, tetapi menyebut kata-kata seperti “cuti melahirkan” dan “perawatan jangka panjang”. Dua hal yang selama ini nyaris tak tersentuh dalam diskusi jaminan sosial di Indonesia. Dengan lantang, mereka memasukkannya ke dalam tuntutan legislasi.

Sore menjelang, para peserta satu per satu meninggalkan ruangan. Sebagian masih asyik berdiskusi di lobi, yang lain sibuk memotret papan nama yang berjejer di meja pendaftaran. Di meja pers, Gita Lingga, staf komunikasi ILO, sibuk membagikan siaran pers dalam dua bahasa. Ia memastikan data yang disebar akurat: hanya 6,8 persen pekerja nonupah yang terlindungi, dan angka itu harus naik.

Dari kacamata event organizer, acara ini berhasil karena tiga kunci: pertama, kurasi peserta yang tidak sekadar simbolis, tetapi memiliki kuasa tawar di sektornya masing-masing. Kedua, pengemasan pesan yang lugas, dengan membawa data yang sulit dibantah, seperti standar ILO yang mewajibkan cakupan 50 persen. Ketiga, keberanian membuka ruang dialog pascaacara, yang justru menjadi ruang paling produktif untuk membangun koalisi lanjutan.

Di luar gedung, Jakarta tetap macam biasa. Namun di ruang itu, untuk pertama kalinya, sembilan pintu menuju rumah pekerja Indonesia dibuka bersamaan. Dan yang membuatnya layak diingat: tidak ada satupun dari mereka yang memanggil diri sebagai juru kunci perubahan. Mereka hanya duduk, menandatangani, lalu berjanji mengawal sampai pintu itu benar-benar terbuka lebar. |WAW-DEOJ